Sekjen Partai Demokrat dan Anggota Tim 8, Riefky : 'Capres' Diberi Mandat Justru 'Khianat'

Courtesy : dok. pd

DIPLOMASINEWS.NET - Jakarta - Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya telah menyampaikan perkembangan terakhir terkait wacana ketua umum PKB Muhaimin Iskandar 'dipinang' oleh bacapres Anies Baswedan sebagai bacapres pada pilpres 2024 mendatang.

Dalam kapasitasnya sebagai sekretaris jenderal [ Sekjen ] Partai Demokrat maupun anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Perbaikan, Teuku Riefky Harsya menjelaskan utamanya ditujukan kepada para pemimpin dan kader Demokrat di seluruh tanah air. Serta ditujukan juga kepada masyarakat luas.

Pertama, pada 30 Agustus 2023, kemarin kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said yang mewakili capres Anies Baswedan. Bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan,  persetujuan tersebut dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

Lanjut sekjen Riefky bahwa hari itu pihaknya melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ternyata berita yang dikonfirmasi itu benar. Dan, Partai Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan
itu alias fait accompli.

Kemudian, untuk menyikapi hal tersebut, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya yang sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020. Yakni kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.

Lanjutnya lagi, sebagai bahan pertanggungjawaban anggota Tim 8 yang mewakili Partai Demokrat kepada rapat Majelis Tinggi Partai. Berikut ini telah disampaikan penjelasan lengkap serta kronologisnya apa yang telah terjadi dalam Koalisi Perubahan untuk Perbaikan antara lain, meskipun Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasdem sebagai Capres sejak 3
Oktober 2022, tetapi hingga 22 Januari 2023 baik Anies maupun Partai Nasdem belum
berhasil membentuk sebuah koalisi Parpol yang memenuhi syarat Presidential Threshold [ PT ] 20 persen.

Kemudian atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan Ketum AHY, maka pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Ketum AHY untuk 'menjemput takdir' sebagai pasangan Capres - Cawapres pada 2024-2029 dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem sedangkan Ketum AHY membawa Partai Demokrat. Lalu, keduanya bekerjasama untuk mengajak PKS. Dan, peristiwa itu disaksikan oleh 4 orang dari Tim 8. Dan, secara formal Koalisi Perubahan untuk Persatuan [ KPP ] tersebut diresmikan 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai, yang berisi 6 [ enam ] kesepakatan

Masih lanjut sekjen bahwa kesepakatan itu antara lain namanya adalah Koalisi Perubahan untuk Persatuan [ KPP ]. 

Kemudian telah menyepakati dengan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres. Lalu, Capres diberikan mandat untuk
menentukan Cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan. Dan, dalam waktu yang
tidak terlalu lama, pasangan Capres-Cawapres dideklarasikan. Lalu, Capres diberi
keleluasaan untuk memperluas dukungan politik. Poin berikutnya adalah untuk menyelenggarakan keputusan KPP, dibentuk sekretariat.

Lalu, piagam koalisi itu dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan. Berikutnya, di masa-masa itu sejumlah parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Khusus pada pertemuan dengan salah satu Parpol yang mengundang perhatian publik. Lalu, Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum Demokrat AHY yakni 'saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY'.

Masih lanjut sekjen bahwa sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga Ketua Umum Partai Politik yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS
Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya. Maka, pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya.

Sedangkan poin selanjutnya, bahwa nama Ketum AHY itu telah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis
tertinggi masing-masing partai. Dalam hal tersebut langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf
Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo
Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Menurut capres Anies, ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada
penolakan. Dan, ketika menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih Ketum AHY. Pasalnya, karena Ketum Demokrat AHY memenuhiseluruh syarat
dan kriteria yang ditentukan dalam 'Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan'.

Lebih jauh sekjen Demokrat itu menjelaskan, capres Anies menilai bahwa Ketum AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya meskipun partainya sendiri terancam diambilalih oleh KSP Moeldoko melalui PK di Mahkamah Agung [ MA ].

Tak hanya itu capres Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke - 0  yang tidak dimiliki oleh kandidat cawapres lainnya. Sedangkan pernyataan soal syarat ke - 0 tersebut juga telah disampaikan kepada publik.

Kemudian, mendengarkan pertanyaan dan desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang kepastian Koalisi Perubahan untuk Perbaikan serta makin merosotnya elektabilitas capres Anies, maka
setelah penetapan cawapres, jajaran koalisi, utamanya PKS, Partai Demokrat dan Tim 8
sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya Koalisi Perubahan
untuk Persatuan. Termasuk penetapan Capres dan Cawapres yang hendak diusung.

Masih dalam penjelasannya bahwa atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu segera dideklarasikan maka
capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Tetapi,
rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud dan diduga kuat tidak terlaksananya deklarasi itu
karena capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum NasDem, Surya Paloh yang ingin
terus menunda waktu deklarasi. Hal tersebut jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan atau equality dalam koalisi.

Lanjutnya, bahwa Tim 8 bersepakat, berdasarkan desakan yang makin kuat dari masyarakat tentang kepastian berlayar atau tidaknya koalisi itu maka waktu menjadi hal yang esensial. Terkait
dengan waktu deklarasi tersebut juga telah dikomunikasikan kepada Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Kamis tanggal 24 Agustus 2023. Kepada Ketua Majelis Tinggi Partai
Demokrat SBY pada Jumat tanggal 25 Agustus 2023, dan kepada Ketua Majelis Syuro
PKS Salim Segaf Al Jufri pada Sabtu tanggal 26 Agustus 2023.

Dan, tentang penetapan
waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY
dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi. Pada pertemuan Capres
Anies bersama Tim 8 dengan SBY, Capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan
dilakukan pada awal September 2023.

Capres Anies dan Tim 8 berpendapat bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu
deklarasi. Karena waktunya sudah semakin mendesak dan sesuai mandat yang dimiliki,
Capres Anies sudah menentukan Cawapresnya bahkan capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani kepada Ketum Demokrat AHY pada 25 Agustus 2023. Inti surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya. Namun, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, ujug - ujug
terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan.

Tepat pada Selasa malam, 29 Agustus 2023 bertempat di NasDem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Kemudian, malam itu juga  Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu.

Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting itu tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat  melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.

Akhirnya, sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya dalam menyampaikan fakta kronologis mengatakan bahwa rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap 'Piagam Koalisi' yang telah disepakati oleh ketiga Parpol. Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan untuk Perbaikan.

Courtesy : Teuku Riefky Harsya Sekretaris Jenderal Partai Demokrat/Anggota Tim 8 dan Herzaky Mahendra Putra / Kabakomstra DPP Partai Demokrat.
Editor : Roy Enhaer
Publisher : Oma Prilly