Seratus Tujuh Miliar Rupiah, Dana COVID-19 ‘Tak Jelas Arah’

POTENSI RANAH HUKUM : Ahmad Halim, wakil ketua DPRD Jember, berucap bahwa hal itu berpotensi ke ranah hukum. [ courtesy : aha/roy enhaer/diplomasinews.net ]

DIPLOMASINEWS.NET_JEMBER_Dahsyat! Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia [ BPK – RI ] telah ngonangi alias menemukan dugaan penyimpangan atas anggaran COVID – 19 di Kabupaten Jember yang jumlahnya cukup fantastic, yakni Rp.107 miliar. Celakanya, hal tersebut tanpa dilengkapi surat pertanggungjawaban atau SPJ.

 

Ihwal tersebut telah dipaparkan oleh wakil ketua DPRD Jember, Ahmad Halim ketika di – confirm DIPLOMASINEWS.NET, di ruang kerjanya, Kamis, 17 Juni 2021

 

Papar Halim, dugaan penyimpangan dana Corona tersebut bahwa pihak BPK RI akhirnya mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan [ LHP ] atas Laporan Keuangan Daerah [ LKD ] pemkab Jember, tersebut pada akhir Mei 2021, lalu.

 

Lanjut Halim, bahwa pengeluaran terbesar terjadi sekira pada November dan Desember 2020, yang jumlahnya hingga menyodok angka Rp. 220,5 miliar.

 

Masih lanjutnya, bahwa LHP BPK dari penggunaan anggaran sejumlah Rp. 220,5 miliar itu terinci yang Rp18,9 miliar di antaranya dikembalikan ke kas daerah. Sedangkan anggaran yang sebesar Rp. 87 miliar tersebut disahkan pertanggungjawabannya.

 

“Dan, yang Rp.107 miliar, tersebut tidak disahkan pertanggungjawabannya. Pasalnya, penyerahan SPJ penggunaan anggarannya terlambat,” terang wakil DPRD Jember, itu. 

 

Masih terang wakil DPRD Jember, itu bahwa sesuai aturan, jika pengguna anggaran ingin mengembalikan uang tersebut ke kas daerah, hanya ada jeda waktu 30 [ tiga puluh ] hari.  

Lanjutnya lagi, berhubung waktunya sudah lewat, maka tindak lanjut atas persoalan ini harus disertai putusan pengadilan.

 

“Bisa jadi, persoalan tersebut bisa masuk di ranah pidana. Dan, lebih berpotensi lagi karena itu anggaran COVID – 19 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

 

Onliner    : oma/hasan/faturrahman

Editor      : roy enhaer

Publisher : oma prilly