Agar ‘Tak Gelisah’, Pilkades Serentak Dibedah

GELISAH DAN BEDAH : Ir. H. Achmad Wahyudi, SH, MM, bersama onliner DIPLOMASINEWS.NET, telah membedah ‘aturan main’ dalam pilkades serentak 2019, di Banyuwangi [ images : roy enhaer/diplomasinews.net ]

DIPLOMASINEWS.NET_YOSOMULYO_BANYUWANGI_Bertempat di Hall ‘Agro Wisata Pesona Osing’, Yosomulyo, Banyuwangi, Jawa Timur, lembaga Forum Gesah Banyuwangi [ FGB ] tengah menggelar diskusi terbuka dengan mengusung tema : ‘Pilkades Serentak 2019 Dengan Segala Pernik Yang Ditimbukannya’, pada Sabtu, 22 Juni 2019.

Diskusi lintas elemen yang ditabuh tepat pukul 14.00 WIB itu, dihadiri utamanya oleh kepala desa se-kabupaten Banyuwangi.  Forum ‘gesah’ yang cukup hidup dan interaktif tersebut dinarasumberi sejumlah tokoh, di antaranya, Ir. H. Ahmad Wahyudi, Drs. Wiyono, Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi, dan Bagian Pemerintahan Pemkab Banyuwangi.

Dalam paparannya di depan para audiens, kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Banyuwangi, Drs. Wiyono, berurai-urai bahwa jangan pernah ‘mengecilkan’ peran dan sumbangsih kinerja para kepala desa dalam mengelola dan menjaga seluruh dinamika yang ada di desa mereka. Lanjutnya, seorang kepala desa sesungguhnya sangat berperan aktif mendorong, memacu dan membangun desanya, yang out put-nya telah sangat dirasakan oleh ‘para pengelola’ di kabupaten.

“Tanpa peran aktif kepala desa, sebuah kabupaten tak akan bisa ‘berbuat banyak’. Maju mundur dan berprestasi atau tidaknya sebuah kabupaten, itu, diawali dari kerja kerasnya sebuah desa,” tegas orang nomor satu di kesbangpol, Banyuwangi, itu, ketika ditemui DIPLOMASINEWS.NET, usai gelaran Forum Gesah Banyuwangi, Sabtu, 22 Juni 2019.

TAK BERDAYA 'TANPA' DESA : Ucap kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Banyuwangi, Drs. Wiyono, bahwa jangan pernah ‘mengecilkan’ peran para kepala desa dalam memenej desa mereka. Kabupaten ‘tak berarti’ apa-apa tanpa kerja keras para kepala desa. [ images : roy enhaer/diplomasinews.net ]

Sementara itu, Ir. H. Achmad Wahyudi, SH, MM, salah satu nara sumber dalam forum, tersebut, ketika diinterview DIPLOMASINEWS.NET, mengatakan soal ‘kegelisahan’ sejumlah pihak dalam menghadapi pilkades serentak 2019, di kabupaten Banyuwangi, yang digelar pada 9 Oktober 2019, itu. Lanjut nara sumber yang juga ‘ustadz’ itu, telah menyoroti ‘aturan main’ dalam pilkades pada Oktober, nanti.

Dalam sorotannya yang kritis itu, Wahyudi telah membedah dari banyak sisi atas ‘ketidakadilannya’ dalam prasyarat yang diterapkannya kepada bakal calon pemimpin desa tersebut. Dengan kritik yang konstruktif, ia mempertanyakan ketika seorang bakal calon kepala desa itu, harus melalui tahapan seleksi sebelum penetapannya.

“Dengan ukuran apa sesungguhnya seorang kepala desa harus ‘dites’ lebih dulu untuk menjadi calon tetap? Dengan formula apa sesungguhnya para kandidat kades itu harus ‘diperas’ menjadi minimal dua calon dan maksimal lima calon,?” tanya Wahyudi yang juga lawyer, itu, dengan nada geram.

Wahyudi mencontohkan peristiwa ‘tragis’ ketika seorang calon kepala ‘inkumben’ tidak lolos saat menjalani seleksi dalam pencalonan pilkades beberapa tahun lalu. Masih tuturnya, bagaimana tidak prihatin ketika seorang kepala desa yang sudah mengabdi di desanya sekian tahun tapi gagal melaju dalam kompetisi hanya ‘gegara’ ia tidak berhasil dalam tes atas prasyarat dan aturan main yang masih banyak celah dan kelemahan itu.

“Makanya, dalam Forum Gesah Banyuwangi, kali ini, kami berusaha membedahnya dari banyak sisi yang masih lemah dan kurang berpihak itu,” pungkas Wahyudi, kepada DIPLOMASINEWS.NET.

Onliner  : oma prilly/nanang susanto

Editor     : roy enhaer