Ahmad Laini : Ketika ‘Parlemen’ Desa ‘Dilarang’ Ikut Panitia

JERUK MANGAN JERUK : Bersama onliner DIPLOMASINEWS.NET, Camat Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur, Drs. Ahmad Laini, Msi, mengatakan bahwa anggota BPD dilarang merangkap sebagai panitia pikades. [ images : roy enhaer/diplomasinews.net ]

DIPLOMASINEWS.NET_PURWOHARJO_BANYUWANGI_Tepat pada Senin, 01 Maret 2019, telah digelar rapat yang dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa [ BPD ] se – kecamatan, di pendopo Kantor Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur.

Rapat yang diawali tepat pukul 13.00 WIB, tersebut, dipresentasikan oleh Camat Purwoharjo, Drs. Ahmad Laini, Msi, dengan tema bahasannya adalah tentang persiapan kepanitiaan pemilihan kepala desa [ pilkades ] periode 2019 – 2025.

Dalam memaparkan presentasi di hadapan sejumlah anggota BPD se – kecamatan Purwoharjo, itu, Ahmad Laeni, mengatakan bahwa anggota BPD nantinya sangat dilarang menjadi bagian internal dari kepanitiaan pilkades itu sendiri.

Adi Witoyo

“Ya jelas nggak boleh to. Anggota BPD dilarang menjadi bagian panitia pilkades. Mosok, wong ‘jeru kok mangan jeruk’. BPD adalah merupakan ‘parlemen’ nya desa,” jelas Ahmad Laini, ketika dicegat DIPLOMASINEWS.NET, usai acara tersebut, Senin, 01 April 2019.

Lanjut Laini, salah satu tugas BPD tersebut dalam konteks persiapan pembentukan kepanitiaan pilkades adalah, BPD harsus selalu mengingatkan kepada pihak kepala desa yang masa bakti dan pengabdiannya mendekati berakhir.   

Sementara itu, Adi Witoyo, ketua BPD Desa Glagahagung, Purwoharjo, Banyuwangi, mengatakan bahwa pihaknya bersama para BPD se – kecamatan tersebut telah mempersiapkan 6 [ enam ] bulan sebelum hari H pencoblosan pilkades itu.

“Tugas kami hanya mempersiapkan pembentukan kepanitiaan pilkades se – kecamatan Purwoharjo, saja. dan, setelah itu tugas kami selesai,” pungkas Adi Witoyo, ketika ditemui DIPLOMASINEWS.NET, di pendopo kantor kecamatan Purwoharjo, Senin, 01 Maret 2019.

Onliner           :  andri/diplomasinews.net

Editor              : roy enhaer