Limbah PT BCI ‘Menyengat’, DPRD ‘Dengar Pendapat’
http://www.diplomasinews.net/2018/10/limbah-pt-bci-menyengat-dprd-dengar.html
DIPLOMASINews.Net _ BANYUWANGI _ Pada
Selasa, 16 Oktober 2018, lalu, di dalam gedung ‘milik rakyat’ DPRD Banyuwangi, itu telah menggelar hearing [ dengar pendapat ] atas limbah yang ‘diproduksi’ oleh pabrik PT Banyuwangi Cannery Indonesia [
BCI ].
Catatan
media online, bahwa pabrik pengalengan
ikan milik Amynoto yang beralamatkan di Jalan Raya Situbondo KM 12.5, Gunungremuk,
Ketapang, Kalipuro, Banyuwangi itu ‘diduga’
memegang 70% pabrik yang ada di Banyuwangi.
Ketika
hearing di gelar di gedung DPRD
Banyuwangi, membuat salah satu anggota dewan, Salimi, sekretaris komisi IV DPRD
Banyuwangi, terkejut atas terkuaknya limbah di pabrik tersebut. Bahkan Salimi
mengatakan, pabrik yang besar menggunakan konsultan yang ‘tidak jelas’ dan
mengatas namakan pribadi.
"
Konsultan pabrik PT BCI atas nama Khusairi ilegal," katanya.
Sementara
itu, LSM Kobra, Cabang Banyuwangi, Jhoni Daut, angkat bicara, bahwa PT BCI yang
bergerak di bidang pengalengan ikan itu ternyata menggunakan konsultan yang
tidak memiliki legal standing, sama
sekali.
“Perusahaan
berskala besar harusnya menggunakan konsultan limbah yang jelas statusnya dan
ahli di bidangnya,” kecam Daut ketika
ditemui DIPLOMASINEWS.net, pekan lalu.
Lanjutnya,
jika menggunakan konsultan yang baik pasti dalam pelaksanaan pabrik PT BCI tersebut
tidak mencemari lingkungan dan meresahkan warga masyarakat sekitar seperti yang
terjadi sekarang ini. Pembuangan limbah pabrik menyengat dan mencemari
lingkungan.
Seorang
Kusairi [ konsultan limbah pabrik PT BCI ] menururt Jhoni, dan
konsultan-konsultan yang lain harus segera ditertibkan di Banyuwangi ini. Karena
dapat merugikan pemerintah dan meresahkan masyarakat luas.
“Bila
suatu saat terjadi korban jiwa yang diakibatkan adanya kelalaian pihak
konsultan yang tidak memiliki legalitas yang jelas baik warga masyarakat maupun
pengusaha akan menuntut dan meminta pertanggung jawaban siapa?", tanya
pentolan LSM Kobra itu.
Onliner : ikhsan/diplomasinews.net
Editor : roy enhaer